Kontestasi
Pemilu 2024 sudah usai. Gema-gema semacam kampanye dan juga baliho-baliho
pemilihan mulai turun dari pohon, tiang listrik dan pemandangan dari bahu jalan.
Sedangkan kaos-kaos partai, mungkin masih akan kita lihat dibadan orang-orang
pinggiran kota, petani, atau kaum menengah bawah lainnya.
Semua
orang mulai melupakan pemilu. Melupakan mereka memilih siapa kemarin atau juga
mulai tidak peduli lagi perihal pemilu. Dengan alasan menjaga perdamaian atau
untuk menjaga kestabilan negara, orang menjadi tidak peduli dan tidak mau
mengingat permasalahan-permasalahan pemilu. Sehingga ketika seorang pejabat
atau pihak penguasa berbuat salah, kita akan bilang,”Ini salah dia.” Padahal
kita punya peranan saat Pemilu untuk memilih atau tidak seseorang itu.
Setelah
Pemilu, kita paling hanya akan mengingat tentang hal-hal yang khas di pemilu
kita, seperti serangan fajar, komeng yang berpolitik uhuy, atau juga
perihal caleg cantik yang bisa mendapatkan suara banyak. Ya, kita memang tidak
pernah belajar. Pemilu kita adalah pemilu ‘asal’, karena asal tau namanya, kita
memilih krisdayanti masuk ke parlemen; karena asal lucu, Komeng memperoleh
suara rakyat; karena asal muka nya baik, kita memilih Jokowi; dan asal ada
Jokowi kita memilih Prabowo-Gibran.
Ketika
membahas Prabowo-Gibran, tentu nama Jokowi tak boleh ketinggalan. Mulai dari kejadian
Jokowi membuat Prabowo masuk pemerintahan, mantunya dan anaknya menjadi kepala
daerah, dan juga terbentuknya pasangan Prabowo-Gibran. Ya, Jokowi adalah
seorang King Maker yang cerdas sekaligus culas. Sikap culas/curang-nya
Jokowi dapat kita lihat dalam banyak hal. Mulai dari pengubahan Undang-undang,
pengerahan alat-alat negara, hingga manipulasi hasil perolehan hasil pemilu.
Salah
satu contoh paling menonjol-orang suka pura-pura lupa dan bodoh atau memang
bodoh-adalah adanya penurunan syarat batas usia untuk menjadi calon presiden
atau wakil presiden yang dibantu oleh paman Anwar Usman kepada si keponakannya,
Gibran Rakabuming Raka.
Secara
lengkapnya, semua informasi ini bisa kita dapat di Film Dirty Vote, Dialog Spesial Rakyat
Bersuara, dan liputan-liputan Tempo yang masih berani berparadigma kritis.
Atau, kita juga bisa melihat opini-opini Tempo yang meringkas kejadian
sebelumnya, jika memang sangat sibuk, seperti opini Kekuasaan:
Kunci Prabowo Subianto Menang Pemilu Satu Putaran yang menyuruh kita agar
tidak lupa atas pemilu yang curang ini. Lalu, masihkah kita beralasan dan
menutup mata?!
“Ah,
nih tulisan cuma mau jelek-jelekin Jokowi dan nggak terima Prabowo-Gibran
menang!” Mungkin, seseorang yang malas membaca dan bodoh akan berucap dalam
batinnya seperti itu.
“Kan,
udah selesai acara Pemilu. Harusnya, jangan dibahas lagi dan mending ngurusin
urusan sendiri aja dan kepentingan masing-masing!” Dosen dan juga mahasiswa
apatis atau yang tidak peduli, mungkin akan bilang seperti itu.
Pengkhianatan
kaum terpelajar
Civitas akademis kampus, Mahasiswa
dan dosen, mempunyai tanggung jawab atas keilmuan dan kepintarannya. Ia
mempunyai tanggungjawab untuk membantu masyarakat dan menyampaikan apa-apa yang
salah dan benar, baik dan buruk, ataupun abu-abu. Seperti yang ditulis oleh
Moehamad Hatta: Pangkal segala pendidikan karakter ialah cinta akan
kebenaran dan berani mengatakan salah dalam menghadapi sesuatu yang tidak
benar. Karena wujud ilmu sebenarnya adalah mencari kebenaran dan membela
kebenaran.
Nah, bentuk negara demokrasi sendiri
sebenarnya adalah konsep negara yang mampu berfikir logis. Yaitu mampu
menimbang dan memilih seseorang bukan hanya melalui penampilan atau citra
fisiknya saja. Yang tentu, negara demokratis tak ada caleg yang mau menyogok
seseorang dengan uang ataupun sembako. Karena semua orang berfikir logis, jadi
yang dilihat adalah gagasannya dan juga idenya.
Dalam proses Indonesia yang masih
merangkak menuju negara demokrasi ini, maka kaum terpelajar mempunyai peranan
penting dalam pemilu untuk membimbing masyarakat untuk berfikir logis. Hal ini
dikarenakan orang berpendidikan di Indonesia sangatlah sedikit. Dimana, menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Dukcapil) sampai Juni 2022,
hanya 6,41% yang sudah mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi, Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/setara Sekolah Menengah Atas ada sebanyak 20,89%, yang
berpendidikan hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 14,54%, sementara
itu 23,4% penduduk Indonesia merupakan tamatan Sekolah Dasar (SD). Ditambah 11,14%
yang belum tamat SD, dan penduduk yang tidak sekolah/belum sekolah mencapai
23,61%.
Adannya rasa tanggung jawab sebagai orang yang terpelajar di
tengah masyarakat minim pendidikan pula lah, mungkin yang menyebabkan beberapa
kampus semacam Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia
(UII), menyampaikan keprihatinannya dan menolak adanya pemilu curang sebelum
diadakannya Pemilu.
“UIN Maulana Malik Ibrahim Malang kok nggak ikut menyuarakan
ya?!” Mungkin seorang Mahasiswa Baru (Maba) akan bertanya-tanya seperti itu.
“Civitas akademiknya UIN Malang mungkin lagi doa di masjid.”
Ucap seorang mahasiswa yang lulusnya telat.
“Hah, kok gitu. Bukannya disini belajar keilmuan juga, ya?!”
Ucap Maba itu.
“Ya, memang. Tapi, orang-orang disini pada takut dan hanya suka
berdoa. Sebelum makan kita berdoa, setelah makan kita berdoa, dan sampahnya
dibuang sembarangan dan tak dikelola. Disini, juga ada Jurusan Hukum Tata
Negara, tapi kita hanya cari ijazah doang. Kita nggak mau peduli dengan nasib negara
akan dipimpin siapapun, meskipun terlibat kasus penghilangan 98, melanggar kode
etik dan melakukan kecurangan.”
Pada akhirnya, ketika Civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang mempunyai ilmu dan jurusan Hukum Tata Negara tidak mengambil sikap. Maka, sejatinya Civitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah lembaga menjadi yang penakut. Ya, sebuah lembaga penakut yang tak mau membicarakan rezim Jokowi dan politik dinastinya yang culas dan tak tahu malu. Seakan-akan tagline ‘ulul albab artinya adalah cukup hanya berfikir dan berdzikir untuk mendapatkan ijazah dan pekerjaan, lalu menjadi penakut untuk menyatakan kebenaran.
0 Komentar